156.000 Kendaraan Masih Menunggak Pajak

1

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jabar, ada 156.000 kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung Barat yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Lebih dari 20 di antaranya adalah kendaraan dinas Pemkab Bandung Barat.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah KBB Dwiyanti Pretianawati di kantornya, Jalan Raya Cimareme, Selasa (24/7/2018). “Lebih dari 70 persennya adalah roda dua. Tunggakan itu merupakan kumulasi 10 tahun terakhir. Petugas kami sudah menagih langsung ke rumah wajib pajak,” kata Dwiyanti.

Menurut Ydnti, demikian ia biasa disapa, alasan wajib pajak menunggak karena kendaraannya sudah pindah tangan atau dijual, diambil lecising karena menunggak cicilan, atau tidak punya uang. “Ada juga yang beralasan uangnya habis karena untuk bayar cicilan motor. Mereka lebih takut kehilangan kendaraan karena ditarik leasing daripada tidak membayar pajak,” katanya.

Guna menarik potensi pajak dari kendaraan bermotor, Ba-penda Jabar terus melakukan berbagai upaya seperti e-Samsat, Samsat Gendong, Samsat Masuk Desa, dan Samsat Keliling. Tujuannya, memudahkan warga dalam membayar pajak.

Selain itu, pihaknya telah membuka outlet cabang seperti di Cililin, Lembang, dan Cipeundeuy. “Outlet ini untuk mengakomodasi warga KBB di Wilayah selatan, utara, dan barat. Ada juga program pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ke-2 dan bebas denda Pajak Kendaraan Bermotor mulai 1 Juli sampai 31 Agustus,” ucapnya.

Dia menambahkan, ada 20 kendaraan dinas Pemkab Bandung Barat yang masih menunggak PKB. Tunggakan PKB dinas itu ada setahun dan ada yang lebih dari setahun.

“Kami sudah disampaikan ini kepada Sekda KBB. Mereka berjanji akan menyelesaikan tunggakan ini. Kendaraan itu sebagian ada di kecamatan. Harusnya, setiap pemegang kendaraan dinas tahu waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraannya,” tuturnya.

Sementara itu, Kabid Aset pada Dinas’Pengelolaan Keuangan Daerah KBB, Asep Su-diro menyatakan, pembayaran pajak kendaraan dinas menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang menggunakannya. “Kan pengajuan kendaraan dinasnya juga dari setiap OPD. Kami di bidang aset hanya mencatat kendaraan dinasnya. Misalnya, di Dinas Perindustrian dan Perdagangan ada berapa kendaraan dinas,” katanya.

Secara keseluruhan, kata di-a, kendaraan dinas milik Pemkab Bandung Barat ada 300 unit lebih. “Memang pernah dari Samsat datang menyampaikan kendaraan dinas yang belum bayar pajak. Tapi, tak semua kendaraan itu ada di KBB. Contohnya, kendaraan dari kementcyian atau provinsi. Itu penulisannya tercatat di KBB, tapi kendaraannya bukan di KBB,” katanya. (Hen-dro Husotlo)***

About the author

By admin

Pos-pos Terbaru

Komentar Terbaru

Arsip

Kategori

Meta

admin